Posisi ke-4 Darmayanti Terancam Berubah

MEDAN – Hasil penghitungan ulang suara caleg DPD pemilu legislatif Nisel yang akan dilakukan KPUD Sumut, kemungkinan dapat merubah hasil caleg terpilih DPD asal Sumut yang telah ditetapkan KPU pusat. “Perolehan suara untuk DPD masih rawan. Karena suara peringkat keempat Darmayanti masih mungkin dikalahkan peringkat lima, Sumurung P Samosir,” kata anggota KPUD Sumut, Surya Perdana, tadi malam. Selain itu, katanya, jumlah DPT pemilu legislatif Nisel sekitar 198 ribu orang. Sehingga, kalau ternyata nantinya ada perolehan suara caleg DPD terpilih yang turun signifikan, maka besar kemungkinan formasi caleg DPD terpilih asal Sumut akan berubah.

Seperti diberitakan sebelumnya, perolehan suara caleg terpilih yangberada diurutan keempat Darmayanti Lubis memperoeh 313.871 suara. Hanya terpaut tipis dengan peringkat kelima Sumurung P Samosir yang memperoleh 290.649 suara. Sedangkan tiga caleg terpilihnya hanya posisi Rudolf Pardede yang cukup aman dengan memperoleh 620.118 suara. Sedangkan peringkat dua Parlindungan Purba memperoleh 395.085 suara dan Rahmat Shah 394.100 suara.

Pada bagian lain, Surya juga mengakui penyelenggaraan perhitungan suara ulang Nisel kemungkinan juga masih akan bermasalah. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hanya memutuskan penghitungan ulang enam kecamatan. Serta 21 kotak dan empat karung surat suara yang masih berada di Nisel untuk ikut dihitung ulang. “MK memutuskan penghitungan ulang di enam kecamatan, Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatu, Teluk Dalam, dan Amandraya. Sedangkan 21 kotak dan empat karung surat suara yang saat ini sudah berada di Medan itu, kita belum tahu apakah memang berasal dari enam kecamatan itu, atau malah surat suara dua kecamatan yang tidak dihitung ulang di Pulau-pulau Batu dan Hibala,” katanya. Apalagi, kata Surya, banyak petugas KPPS yang tidak mencantumkan identitas TPS secara jelas. Sehingga menyulitkan KPUD Sumut mengidentifikasi asal surat suara itu. “ Dan 21 kotak serta empat karung surat suara itu baru boleh dibuka pada 27 Juli nanti, bersamaan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang di Nisel,” jelasnya.

Sumber: Waspada Online

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPD-RI

PERIODE 2009-2014

No.	Nama Calon	Propinsi	Keterangan
01	DARMAYANTI LUBIS, PrOF., dr., Hj., IR.	SUMATERA UTARA
02	EMMA YOHANNA, Hj	SUMATERA BARAT
03	INTSIAWATI AYUS, SH., MH	RIAU
04	MAIMANAH UMAR, MA., Dra., Hj.	RIAU
05	PERCHA LEANPURI, Hj.	SUMATERA SELATAN
06	ASMAWATI, Hj., SE., MM	SUMATERA SELATAN
07	NOORHARI ASTUTI, Hj.	BANGKA BELITUNG
08	ELVIANA, Hj., Dra., M.Si	JAMBI
09	JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN, Hj., Dra.	JAMBI
10	AIDA NASUTION ISMETH, SE., MM	KEPULAUAN RIAU
11	ENI KHAIRANI, Dra., M.Si	BENGKULU
12	ELLA M. GIRI KOMALA R, Dra., Hj	JAWA BARAT
13	AYU KOES INDRIYAH, GKR	JAWA TENGAH
14	DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE	JAWA TENGAH
15	POPPY SUSANTI DHARSONO	JAWA TENGAH
16	GUSTI KANJENG RATU HEMAS	D.I. YOGYAKARTA
17	ISTIBSJAROH, Hj., Prof., Dr., SH., MA	JAWA TIMUR
18	BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH	NUSA TENGGARA BARAT
19	COROLINA NUBATONIS-KONDO, Ny.	NUSA TENGGARA TIMUR
20	SARAH LEBRY MBOEIK, Ir	NUSA TENGGARA TIMUR
21	PERMANA SARI, Hj., S.Si., MM., MBA	KALIMANTAN  TENGAH
22	MARIA GORETI, S.Sos, M.Si	KALIMANTAN  BARAT	KALIMANTAN BARAT SEMUANNYA ADALAH PEREMPUAN
23	SRI KADARWATI, Hj.	KALIMANTAN  BARAT
24	HAIRIAH, Hj., SH, MH	KALIMANTAN  BARAT
25	ERMA SURYANI RANIK, SH	KALIMANTAN  BARAT
26	ARYANTHI BARAMULI PUTRI, SH, MH	SULAWESI  UTARA
27	HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD	GORONTALO
28	RAHMIYATI JAHJA	GORONTALO
29	NURMAWATI DEWI BANTILAH, Hj., SE	SULAWESI TENGAH
30	MULYANA ISHAM, Hj., SH, MM	SULAWESI BARAT
31	KEMALA MOTIK GAFUR, Hj., Prof., DR	MALUKU UTARA
32	ANNA LATUCONSINA	MALUKU
33	ETHA AISYAH HENTIHU	MALUKU
34	HELINA MURIB	PAPUA
35	FERDINANDA W. IBO YATIPAY	PAPUA
36	SOFIA MAIPAUW, SH	PAPUA BARAT

@ Prosentase keterwakilan perempuan di DPD-RI adalah sebesar 27,27 %

Kisah Para Calon Anggota DPD Kalbar Terpilih yang Semuanya Perempuan (1& 2)

HENDY-EFPRIZAN, Pontianak

Hairiah Berbekal Aktivis, Maria Ingin Tuntaskan PR Pada pemilu kali ini, mungkin, baru Kalimantan Barat (Kalbar) yang semua anggota DPD (dewan perwakilan daerah) terpilihnya perempuan.  Siapa saja mereka? Bagaimana akhirnya mereka bisa terpilih?

WAJAH Hairiah tampak cerah. Senyum selalu menghiasi wajahnya.  ”Ayo…mau tanya apa?” katanya ramah kepada Pontianak Post (Jawa Pos Group). 

Hairiah memang patut gembira. Sebab, pada pemilu 9 April lalu, dia berhasil terpilih menjadi anggota DPD setelah meraup 124.854 suara.

Di Kalbar, perempuan yang lahir pada 27 Maret 1966 itu dikenal sebagai pejuang kaum hawa. Hampir setiap ada kasus yang melibatkan perempuan, Hairiah selalu terlibat memberikan advokasi.

Pendek kata, rekam jejaknya dalam membela perempuan tidak diragukan lagi.  Pada 17 Januari 1997, ibu dua anak itu mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH PIK) Pontianak bersama para aktivis perempuan lainnya.

”Sejak 1995 sampai 1996, saya sudah melihat banyak permasalahan yang dialami TKW. Beranjak dari itu, saya dan teman mendirikan sebuah lembaga yang konsen terhadap perjuangan perempuan,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, Hairiah juga aktif mendirikan beberapa organisasi yang sangat konsen memperjuangkan gender.  Mungkin karena kiprahnya itu, wajar jika Hairiah berhasil mencuri perhatian masyarakat sehingga dia berhasil meraih suara signifikan dalam pemilu.

Bahkan, dia sebenarnya sudah terpilih sebagai calon anggota Komnas HAM perwakilan Kalbar pada September 2007. ”Saya akhirnya mundur karena terpilih menjadi anggota DPD,” ujarnya.

Ibarat menanam, apa yang berhasil diraih Hairiah saat ini tinggal memanen. Dia menceritakan, sudah sejak belasan tahun lalu dirinya getol berkiprah di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam melakukan pendampingan atau advokasi kepada kaum perempuan yang sedang menghadapi persoalan.

”Kiprah saya itulah yang saya jadikan modal untuk maju. Karena saya nggak punya uang untuk merekrut tim sukses dan membayar para saksi di TPS,” katanya, serius.

”Untung, saya dapat sokongan penuh dari keluarga.

Selain itu, banyak juga relawan yang tidak dimintai bantuan membantu dengan ikhlas. Mereka mungkin orang-orang yang pernah saya bantu dulu,” kata ibu dari Abdul Fajri, 15, dan Fadli Nurahman, 5, itu.

Ketika ditanya soal biaya yang dihabiskan, dia mengaku tidak banyak merogoh koceknya. Semua fasilitas sosialisasi untuknya disokong keluarga besarnya. ’’Ketika tahu saya mencalonkan diri, masing-masing keluarga berbagi peran,” tuturnya.

Selama kampanye, Hairiah sudah memasang 40 baliho, mencetak dan membagikan 40 ribu kartu nama, 5 ribu kalender, 5 ribu stiker, dan 40 spanduk. ’’Semuanya disumbang keluarga.  Untuk mengedarkan ke masyarakat, di antara keluarga saling berbagi peran,” kata anak kedua dari enam bersaudara itu.

Ketika ditanya soal kiatnya sehingga bisa terpilih, Hairiah mengaku punya strategi tersendiri. ”Pertama, saya petakan dulu kekuatan 25 calon anggota DPD. Selanjutnya, saya analisis mana saja wilayah yang menjadi kantong suara calon lain,” paparnya. Cara ini ternyata cukup ampuh untuk mengantar Hairiah ke kursi DPD.

Jika Hairiah baru kali ini maju ke kursi DPD, lain halnya dengan Maria Goreti. Keberhasilannya kali ini merupakan suksesnya yang kedua. ”Saya maju lagi karena banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dan harus dilanjutkan,” ujar perempuan kelahiran Landak 29 Februari 1972 itu.

Dalam pemilu 9 April lalu, perempuan yang akrab disapa Yetie atau Titi tersebut memperoleh suara terbanyak, 157.915. 

Pekerjaan rumah apa saja yang belum diselesaikan sehingga dia berkeinginan maju kembali sebagai DPD? ’’Secara kolektif yakni amandemen UUD 45. Yang jadi titik fokus adalah kewenangan dan eksistensi bagi DPD itu sendiri,” jelasnya.

Mengenai kemenangannya yang kedua dalam kancah pemilihan langsung anggota DPD, Maria mengatakan tidak mempunyai persiapan khusus.

Bahkan, waktu optimal yang dimanfaatkan untuk meyakinkan konstituen hanya sekitar enam bulan. ”Sebagai incumbent, waktu saya banyak dihabiskan di Jakarta untuk membahas program legislasi nasional (prolegnas). Bisa dibilang, 80 persen dihabiskan di Jakarta,” katanya.

Berbeda dengan calon DPD lainnya yang mempunyai waktu banyak untuk bersosialisasi, Maria memanfaatkan waktu yang sempit itu untuk benar-benar bertemu dengan konstituen dan berbicara dari hati ke hati, mendengarkan langsung keinginan dan harapan mereka atas keberadaan anggota DPD untuk memajukan Kalbar. (kum)

 

Sumber : Pontianak Post (Jawa Pos Group)

Sabtu, 02 Mei 2009 11:01

 

 

Kisah Para Calon Anggota DPD Kalbar Terpilih yang Semuanya Perempuan (2-Habis)

Tak Miliki Tim Sukses, Langsung Bertemu Rakyat

Selain Maria Goreti dan Hairiah, dua anggota DPD (dewan perwakilan daerah) hasil Pemilu Legislatif 2009 adalah Erma Suryani Ranik dan Sri Kadarwati Aswin. Erma dan Sri merupakan sosok populer bagi masyarakat Kalbar. Berikut sosok keduanya.

PRINGGO dan URAY BUDIANTO, Pontianak

—

NAMA Sri begitu akrab dengan warga Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaan Pemilu 9 April 2009, istri mantan Gubernur Kalbar almarhum H Aspar Aswin itu mendapat dukungan 151.602 suara. Dengan perolehan suara yang cukup signifikan itu, dia terpilih kembali menjadi anggota DPD asal Kalbar periode 2009-2014.

Tidak seperti yang lain, Sri mengatakan tidak memiliki tim sukses khusus. Kalaupun mau disebut tim sukses, anggotanya hanya anak-anak, keluarga dekat, dan beberapa relawan. ”Di antara sekian banyak calon DPD yang tampil, mungkin hanya saya yang tidak memajang baliho dan sejenisnya di tempat-tempat umum. Ini saya lakukan karena saya memilih untuk menemui masyarakat secara langsung di lapangan,” paparnya.

Hasil kunjungan langsung itu ternyata sangat dasyat. Berkat dukungan moril yang selalu diberikan putra-putra tercintanya, Satya Devie, Doni Prasetia, dan Rico Adrisetia, Sri Kadarwati Aswin berhasil meraih jumlah suara yang sangat fantastis. ”Alhamdulillah, berkat doa restu semua pihak, akhirnya saya dipercaya untuk melanjutkan perjuangan menyejahterakan masyarakat Kalbar kembali,” ungkapnya penuh syukur.

Sri memang merasa memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan Kalbar. Semasa duduk di DPD 2004-2009, Sri berjuang bersama koleganya asal Kalbar untuk konstituennya. Hasilnya, DPD berhasil mewujudkan terbentuknya Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya. Bukan hanya itu, pihaknya juga gigih memperjuangkan penyelesaian persoalan di kawasan perbatasan melalui pembentukan Badan Pengelola Perbatasan.

Sedangkan Erma dalam pemilu lalu mengumpulkan suara 118.340. Perolehan suaranya cukup signifikan. Maklum, sosok perempuan muda dan energik itu semula tak diperhitungkan duduk di kursi DPD.

Keseharian Erma tak berbeda dengan anak muda yang lain. Erma terlihat simpel dengan t-shirt dan celana jins. Dandanan ala aktivis. Dan, ternyata wanita berkulit sawo matang itu adalah aktivis lingkungan hidup yang cukup dikenal masyarakat akar rumput daerah tersebut. ”Sejak 1999, saya mengabdikan diri ke masyarakat desa. Saya bekerja untuk pemberdayaan masyarakat di berbagai organisasi internasional, ” katanya.

Raihan suara Erma di kursi DPD pada pemilu beberapa waktu lalu cukup signifikan. Perolehan suaranya mampu melewati mantan anggota DPR Ishak Saleh dan mantan anggota DPD sebelumnya, Aspar SE.

Kantong suara Erma berasal dari tanah kelahiranya, yakni Bumi Ale-Ale, Ketapang. Di sini Erma mendulang suara lebih dari 16.000. Di Melawi, raihan suara Erma bahkan lebih tinggi, yakni 17.000, Sintang 14.000, Bengkayang 14.000, Landak 11.000, Sanggau 13.000, Sekadau 10.000, Kota Pontianak 6.500, Kapuas Hulu 4.000, dan Kabupaten Pontianak 1.600.

Dengan hasil tersebut, kata Erma, dia mengucapkan syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada dirinya. Semua itu juga hasil kerja kerasnya selama ini. ”Meskipun tak ada suara yang mencolok, saya lihat merata. Terima kasih atas kepercayaan ini,” ungkapnya.

Erma juga berbagi pengalaman sebelum terpilih menjadi anggota DPD. Bergabungnya Erma di berbagai organisasi internasional, menurutnya, juga dikarenakan profesinya di dunia jurnalistik. Karena tulisannya mengenai lingkungan dan sumber daya alam, Erma mulai dikenal dan diundang untuk menjadi pembicara di berbagai seminar, baik lokal maupun internasional. (*/agm)

Sumber : Jawa Pos
[Minggu, 03 Mei 2009 ]

Perempuan di Parlemen Kurang dari 8 Persen

Oleh

Stevani Elisabeth

Jakarta – Perhimpunan Demokrasi untuk Pemilu (Perdemlu) memprediksi perempuan yang duduk di parlemen, berdasarkan hasil Pemilu 2009, jumlahnya kurang dari 8%.

Penurunan jumlah ini dikarenakan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/ 2008 tanggal 23 Desember 2008, yang menyebutkan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

“Dengan putusan MK tersebut, banyak caleg perempuan yang potensial tidak terpilih. Kita sudah betul melaksanakan pencalonan sistem zig-zag. Kalau kita ingin mencapai affirmative action, maka harus pakai sistem tertutup,” tegas Ketua Perdemlu, Didi Supriyanto, pada pembekalan bagi caleg perempuan pasca-Pemilu Legislatif 2009, di Jakarta, Rabu (6/5).

Dia menambahkan, keterwakilan perempuan di parlemen memang cukup ironi. Pada tahun 1987, perempuan di parlemen ada 65 orang (13%) dari 500 anggota parlemen. Tahun 1992, ada 62 perempuan (12,50%), tahun 1997 ada 54 perempuan (10,80%), tahun 1999 ada 45 perempuan (9%), tahun 2004 ada 61 perempuan (11,09%) dan tahun 2009 diperkirakan kurang dari 40 orang (kurang dari 8%).

Didi menilai affirmative action yang selama ini diperjuangkan oleh aktivis perempuan hanya terfokus pada variabel pencalonan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak pro perempuan, dan seorang pemilih harus melihat 800-1.500 nama caleg. “Ini tentunya sangat sulit bagi masyarakat untuk memilih. Oleh sebab itu, salah satu caranya adalah memperkecil kursi di seluruh daerah pemilihan. Ke depan, kebijakan affirmative action tidak terfokus pada pencalonan,” lanjut Didi.

Senior Advisor Kemitraan Ramlan Surbakti menilai keputusan MK itu seperti mahasiswa S1 yang sedang membuat skripsi karena mencari data yang mendukung hipotesisnya.

“Putusan MK ini justru menjadi bahan tertawaan orang, khususnya oleh ahli-ahli sistem pemilu,” tegasnya. Caleg perempuan harus bertarung karena menghadapi realitas politik di Indonesia, yakni politik uang. “Sekarang tergantung caleg perempuan, mau ikut arus money politic atau tidak. Kalau ikut arus politik uang, itu tidak ada gunanya untuk peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen,” lanjut Ramlan. Ia berharap anggota DPRD maupun DPR perempuan harus lebih sensitif menyikapi masalah ini.

Sementara itu, anggota DPR Lena Maryana mengatakan keberadaan perempuan di parlemen seperti lilin yang mau padam. Di satu sisi mereka mendorong agar keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 30 persen, namun di sisi lain mereka tidak mau partai mereka di daerah pemilihan tidak bisa running karena tidak bisa memenuhi kuota 30 persen.

Sementara itu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta sangat menyayangkan adanya perubahan sistem yang tertuang dalam keputusan MK. Menurutnya, keadaan ini sangat merugikan perempuan, sehingga target pencapaian perempuan 30 persen di legislatif belum memadai.

Menurutnya, Pemilu Legislatif 2009 sarat dengan berbagai permasalahan yang mendasar antara lain, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kurangnya sosialisasi adanya perubahan dalam memberikan tanda coblos menjadi centang. Maka dia berharap, kaum perempuan yang terpilih duduk di legislatif mempersiapkan diri untuk Pemilu 2014.

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0905/07/sh05.html

3 “Bidadari” Maluku Utara Menuju Senayan

 

Rabu, 13 Mei 2009 – 11:29 wib

Rival Fahmi – Okezone

TERNATE - Pemilu 2009 sudah berakhir. Siapa saja yang berpendar dengan kemenangan karena meraih kursi, dan siapa yang redup akibat menuai kegagalan sudah bisa diketahui.

Untuk Maluku Utara (Malut) sendiri, meski harus melalui jalan berliku dan nyaris tanpa ujung setelah kerja-kerja beberapa KPU kabupaten diambil-alih KPU Provinsi karena gagal menyelesaikan kerjanya diambang batas deadline waktu, toh tetap kelar juga meski diwarnai protes keras parpol di mana memaksa aparat untuk mengangkat moncong senjatanya demi keamanan anggota KPU sendiri.

Hasilnya, sedikit mengejutkan. Hasil pleno KPU Provinsi dimentahkan KPU Pusat. Tiga nama yang digadang akan menduduki kursi di DPR-RI Senayan, berubah. Yamin Tawary (Partai Golkar), Hasan Husain Doa (Demokrat) dan M Syukur Mandar (Partai Hanura) harus gigit jari.

Lebih mengejutkan lagi, dari tiga jatah kursi di DPR-Ri itu seluruhnya “dikuasai” kaum hawa. Posisi Yamin digantikan kolega satu partainya Nurrohmah Ahmad Hidayat Mus yang tak lain isteri ketua DPD I Partai Golkar Malut, Ahmat Hidayat Mus yang juga Bupati Kepulauan Sula.

Nurrohmah sendiri dinyatakan sebagai pemenang setelah meraup suara sebanyak 44.231 dari total 101.937 suara partai berlambang beringin itu. 

Setali tiga uang, Nita Budhi Susati yang kini masih menjabat sebagai anggota DPD asal Malut juga sukses menggulingkan Hasan Doa. Istri Sultan Ternate Mudaffar Sjah itu, unggul berkat perolehan suara dari kabupaten Halmahera Barat berdasarkan pleno rekapitulasi KPU Pusat. Boki (permaisuri, red) Nita berhak maju atas 24.709 suara dari total 56.353 suara partai Demokrat.

Berbeda dengan dua Srikandi itu, PDI-P justru mengantarkan wakilnya Hayu Anggara Shelomita untuk “mengkudeta” partai Hanura dari keunggulannya. Kemenangan besar PDI-P di kabupaten Halbar juga akhirnya yang menjadi jalan bagi Hayu untuk melangkah ke Senayan berkat 23.000 suara yang diraupnya dari total 39.139 suara partai.

Minus Nita, melejitnya dua “Bidadari” tersebut memang di luar dugaan banyak kalangan. Selain baru turun bertarung di kancah politik, mereka harus bersaing dengan para politisi ulung di internal partai.

Nurrohmah harus menghadapi Yamin Tawary yang sudah menjadi langganan pemilik kursi DPR-RI. Sementara Hayu sendiri belum terlalu dikenal dikalangan masyarakat Malut.

Selain menjadi pukulan berat bagi para politisi pria, lolosnya ketiga wanita itupun dinilai cukup “melukai” perasaan para politisi di Malut. Mengapa? Ketiganya, bukanlah warga asli Maluku Utara melainkan berasal dari Jawa.

Setidaknya, mereka berhasil menembus tembok kokoh tradisi yang selama ini begitu mengental di mana Malut selalu mengirimkan wakilnya yang merupakan putra daerah asli ke DPR-RI. Lantas, faktor apa yang bisa membuat mereka bertiga bisa sukses?

“Ini akibat ketidakpercayaan publik pada politisi lokal lagi. Setiap kali duduk di DPR-RI mereka sedikit melupakan rakyat Malut, sehingga orang kini lebih percaya pada orang ?luar’. Bukan berarti sukuisme, tetapi itulah kenyataannya yang harus diterima,” ujar mantan anggota KPU Ternate, Syahrani Sumadaya.

Asghar Saleh, politisi asal partai Golkar yang berhasil meraih kursi di DPRD Ternate punya pandangan lain. “Inilah demokrasi. Setidaknya, orang Maluku Utara bisa dibilang sudah cerdas menentukan pilihannya. Mereka tidak lagi terkungkung dalam paradigma yang mengharuskan memilih orang karena satu suku, satu agama, kekerabatan, atau karena tendensi lainnya,” tutur Asghar.

Lain DPR, lain pula yang terjadi di DPD. Jika di DPR terjadi perubahan besar, di DPD meski diisi wajah-wajah baru, justru komposisinya tidak berubah.

Dari hasil penghitungan akhir, KPU akhirnya mengantongi nama empat calon yang bisa dipastikan mendapatkan kursi di Senayan Jakarta yakni Mathes Stevi Pasimanjeku, Kemala Motik Gafur, Mudaffar Sjah, dan Abdurachman Lahabato.

Empat pemenang yang berhasil memperoleh suara tertinggi itu, mewakili formasi pemenang lima tahun lalu, yakni satu Sultan, satu perwakilan perempuan, satu professional dan satu mewakili komunitas nonmuslim.

Praktis, dengan hasil ini, dua incumbent yang turut bertarung dipastikan gagal untuk kembali duduk sebagai anggota DPD-RI. Mereka yakni Anthony Charles Sunarjo dan Sultan Tidore, Djafar Sjah. 

Dua anggota DPD lainnya yakni Nita Budhi Susanti yang juga permaisuri (Boki) Sultan Ternate, tidak lagi bertarung di DPD melainkan DPR-RI dari partai Demokrat.

Sama seperti sebelumnya, Mathius Stevi Pasimanjeku mengikuti jejak Anthony Charles Sunarjo sebagai pemenang teratas dengan perolehan suara 69.487 suara. Kemenangan Stevi ini tak luput karena unggul mutlak di dua kabupaten yakni Halmahera Utara (40.032) dan Halmahera Barat (19.490).

Disusul wakil perempuan Komala Motik Gafur yang menggantikan Nita Budhi Susanti dengan perolehan suara 61.757. Komala yang merupakan isteri calon gubernur yang gagal Abdul Gafur, yang jadi satu-satunya perempuan di bursa pencalonan, meraih suara terbanyak di dua kabupaten yakni Tidore Kepulauan (5.813) Halmahera Timur (6.920) Halmahera Tengah (10.703) dan Kepulauan Sula (9.989).

Sultan Ternate Mudaffar Sjah yang menggantikan posisi Sultan Tidore Djafar Sjah, meski hanya menang secara mutlak di Ternate (32.568) namun karena mengumpulkan suara yang signifikan di beberapa daerah lain, akhirnya lolos di posisi tiga dengan perolehan total 56.695 suara. 

Yang fenomenal, yakni kemenangan yang diraih wartawan senior Abdurachman Lahabato. Tak pernah ada yang memprediksi pemilik salah satu harian lokal di Ternate dan eks koresponden RCTI ini, bisa sukses finis di urutan keempat dan mengisi kursi terakhir setelah mengumpulkan suara sebanyak 52.564.

Rachman sendiri unggul di kabupaten dengan jiwa pilih terbesar yang Halmahera Selatan dengan perolehan suara 15.672. Rachman juga bersaing ketat dan hanya kalah tipis dari Stevi di Halut dengan perolehan 20.227 suara.

Perolehan Suara Akhir

- DPR-RI:

1. Nurrohmah A Hidayat Mus : 44.231 (101.937 suara Partai Golkar)

2. Nita Budhi Susanti : 24.709 (56.353 suara partai Demokrat)

3. Hayu Anggara Shelomita : 23.000 (39.139 suara PDI-P)

- Empat Besar DPD-RI

1. Mathes Stevi Pasimanjeku (69.487 suara)

2. Kemala Motik Gafur (61.757 suara)

3. Mudaffar Sjah (56.695)

4. Abdurachman Lahabato (52.564)

* sumber KPU Propinsi Maluku Utara

PEMANTAUAN PEMILU 2009

Siaran Pers

PEMANTAUAN PEMILU 2009 UNTUK MEMASTIKAN   KETERWAKILAN PEREMPUAN  No. 14/Eks/JPS/IV/2009

Jaringan Aktivis / Pendukung Penguatan Perempuan dari seluruh wilayah SUMUT telah berkomitmen untuk mendukung para CALEG Perempuan dalam Pemilu yang tinggal hitungan hari. Tantangan yang dihadapi CALEG Perempuan semakin besar. Kami melihat bahwa dalam pelaksanaan PEMILU yang akan datang masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan PEMILU dan kelemahan dalam sistem pengamanan suara yang dikhawatirkan akan merugikan CALEG Perempuan.

Politik uang dalam berbagai bentuk juga telah membuat rakyat semakin dalam terlibat dalam lingkaran sistem korupsi. Rakyat seringkali tidak mempertanyakan darimana uang tersebut diperoleh dan melihatnya sebagai keuntungan sesaat. Praktek politik uang tersebut sesungguhnya adalah pelanggaran dalam PEMILU yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Ironisnya, berdasarkan pantauan kami pelanggaran tersebut belum ada yang diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) mulai dari tingkat pusat hingga di Lapangan secara maksimal dapat menjalankan fungsinya sehingga PEMILU sebagai perwujudan demokrasi yang substansial dapat terwujud.

Melihat kondisi di masyarakat dan mengingat pengalaman PEMILU sebelumnya serta keinginan untuk menguatkan partisipasi penuh rakyat, maka PESADA & Jaringan Aktivis / Pendukung Penguatan Perempuan menyerukan kepada seluruh pemilih di SUMUT agar melakukan pemantauan di daerah pemilihan masing-masing. Kemudian jika menemukan kecurangan atau pelanggaran Pemilu segera menghubungi Panwaslu atau Jaringan Aktivis/Pendukung Perempuan melalui nomor kontak berikut:

• Medan :Linda (68464610), Evi (77750015), Mutia (76210028), Fitri (08126417417), Maya (08126035799)
• Dairi : Ronald (085260358244), Veryanto (08126593680)
• Pakpak Bharat : Dinta (081265258543)
• Humbahas : Reston (085261178555)
• Nias : Sumangeli (081370806550), Dani (08131111081), Rosilina (081370467219)

• Nias Selatan : Sumangeli (081370806550)
• Karo : Alfred (0811625136)
  
• Siantar : Lila (08126483823), Tince (081361773234)
• Simalungun : Susi (081361419407)
• Deli Serdang : Misran (085830301805), Farida (081376540114)
• Langkat : Sumiati (081397909465)
• Labuhan Batu : Leli (081362208845)
• Binjai : Rina (081361096213)
• Sergei : Heni (081397151711), Rini (081376852911)

Keterlibatan rakyat dalam menjaga keutuhan dan kebenaran penghitungan suara sangat penting karena akan memengaruhi keterwakilan perempuan di tingkat legislatif. PESADA & Jaringan Aktivis / Pendukung Penguatan Perempuan tidak ingin ada CALEG perempuan yang kehilangan suara karena tindakan yang melanggar hukum.

Pelaporan kami harapkan dapat di terima paling lambat 3 hari setelah PEMILU legislatif yaitu 12 April dengan mencantumkan nama pelapor, terlapor, lokasi / waktu, alat bukti dan kronologis singkat. Laporan tersebut akan kami kompilasi dan laporkan ke Panwaslu untuk di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mari bersama-sama terlibat aktif dalam keseluruhan proses PEMILU karena PEMILU adalah miliki kita bersama.

Pilih dan menangkan CALEG perempuan.

Medan, 7 April 2009

a.n PESADA dan Jaringan Aktivis / Pendukung Perempuan

Jenni Solin Veryanto Sitohang Niken Lestari

TOLAK POLITISI BUSUK & POLITIK UANG, CALEG PEREMPUAN SOLUSINYA

TOLAK POLITISI BUSUK & POLITIK UANG, JANGAN GOLPUT, CALEG PEREMPUAN SOLUSINYA

No. 11/Eks/JPS/III/2009

PESADA & Kelompok Aktivis Perempuan / Pendukung Penguatan Perempuan dari seluruh wilayah SUMUT bersama para CALEG Perempuan merayakan Hari Perempuan Internasional di Pendopo Lapangan Merdeka Merdeka. Perayaan ini difokuskan kepada pernyataan dukungan penuh kepada para CALEG Perempuan yang saat ini menghadapi berbagai hambatan.

Tuduhan yang menyatakan quota adalah hadiah dan mengabaikan kualitas perempuan, bahkan dianggap sebagai ketidak adilan kepada laki-laki; telah mengaburkan arti quota sebagai kebijakan affirmasi yang dikeluarkan Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan representasi perempuan di dunia politik.

Keputusan MK yang mengakibatkan sistim zipper tidak berarti( 1 CALEG Perempuan untuk setiap 3 CALEG di daftar calon) membuat tantangan yang dihadapi CALEG Perempuan semakin besar.

Politik uang dalam berbagai bentuk yang semakin merajalela juga telah membuat rakyat semakin pragmatis dalam menentukan pilihan, dan sebagian menjadi apatis dan memilih untuk menjadi GOLPUT.

Sistim contreng yang membolehkan pemilih untuk memilih PARPOL, nomor atau nama CALEG; juga dapat menyesatkan pemilih yang selama ini kurang memperoleh sosialisasi maupun pendidikan politik, dibarengi kebingungan melihat banyaknya CALEG dan PARPOL, untuk asal memilih dan mencontreng PARPOL.

Mengingat PEMILU adalah salah satu tonggak penting penegakan kembali demokrasi yang sesungguhnya dan membutuhkan partisipasi penuh rakyat, maka PESADA & Kelompok Aktivis Perempuan / Pendukung Penguatan Perempuan dari seluruh wilayah SUMUT menyerukan kepada seluruh pemilih di SUMUT agar:

MENOLAK SEMUA BENTUK POLITIK UANG

TIDAK GOLPUT, PILIH CALEG PEREMPUAN, APAPUN PARPOLNYA.

TIDAK MEMILIH SEMUA POLITISI BUSUK (TERLIBAT SEMUA BENTUK KORUPSI, KEKERASAN, PREMANISME, PERSELINGKUHAN, PEMALSUAN IDENTITAS, DLL).

MENCONTRENG/MENCOBLOS NAMA CALEG PEREMPUAN YANG DIPILIH.

Ingatlah, perempuan bukan musuh laki-laki. Lebih dari setengah penduduk kita adalah perempuan, selebihnya dilahirkan oleh perempuan.

SELAMAT HARI PEREMPUAN

Dina Lumbantobing

Ka. Kajian & Pengemb. Kapasitas PESADA & Koord. Jaringan Aktivis Perempuan/Pendukung Penguatan Perempuan

Siaran Pers di Hari Kasih Sayang

PESADA & JARAK Perempuan SUMUT

d/a PESADA, Jln. Jamin Ginting KM 8 No.282 Medan 20141,

Telp/Fax: 061 – 8361102,

Email: jarakperempuansumut@gmail.com & sadaahmo@yahoo.co.uk,

SELAMAT UNTUK SELURUH CALEG PEREMPUAN

YANG BEKERJA KERAS DENGAN KECERDASAN, HATI & KASIH SAYANG

No. : 05/Ekst./JPS/II/2009

Ribuan perempuan CALEG saat ini sedang berjuang untuk menjadi wakil rakyat di badan Perwakilan untuk SUMUT. Di antaranya, 5 perempuan menjadi calon anggota DPD, 213 calon untuk DPR RI, dan 668 untuk DPR tingkat Propinsi SUMUT.

Perjuangan yang cukup berat, mengingat seluruh perempuan ini berjuang untuk memperoleh nomor urut di 3 sampai 6 besar. Sebagian dari mereka dibujuk untuk mencalonkan diri untuk memenuhi syarat quota 30% perempuan sebesar. Sementara itu mereka masih menghadapi segala bentuk perdebatan mengenai perlu tidaknya quota, bahkan yang menafikan quota melalui keputusan yang mengutamakan suara terbanyak. Apapun alasan perempuan menjadi caleg, pada saat ini mereka sedang berada pada masa yang paling melelahkan jiwa dan raga, bahkan pengorbanan.

Apakah tantangan ini berbeda bagi laki-laki dan perempuan? Tentu, karena budaya masyarakat masih cenderung melihat arena perempuan di arena rumah tangga, untuk menangani urusan domestik, reproduktif, pengasuhan dan perawatan yang dibalut kasih sayang. Selain itu, pandangan bahwa perempuan harus selalu bersih dari segala issue yang negatif semakin membuat banyak perempuan rentan terhadap berbagai prasangka gender dan stereotipe mengenai dirinya. Hal ini terutama bila menyangkut ‘nama baik’ sebagai perempuan, isteri, dan ibu.

Di Hari Kasih Sayang pada tanggal 14 Februari ini, PESADA dan Jaringan Aktivis Perempuan maupun para Pendukung Penguatan Perempuan menyatakan dukungan penuh kepada para CALEG Perempuan sebagai Perempuan Pemimpin yang berkualitas, serta menyerukan kepada seluruh masyarakat, keluarga dan perempuan sendiri agar:

• Memandang CALEG Perempuan sebagai calon yang pantas untuk menjadi wakil rakyat
• Mempercayai para CALEG Perempuan sebagai perempuan pemimpin yang bekerja dengan kecerdasan, hati dan kasih sayang.
• Membela dan membantu CALEG Perempuan yang dizalimi ataupun didiskriminasi, apapun bentuknya.
• Memberi dukungan kepada CALEG Perempuan agar mereka tetap kuat dalam berjuang dan berhasil menjadi Wakil Rakyat.

Selamat merayakan Hari kasih Sayang bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi para CALEG Perempuan yang BEKERJA DENGAN KECERDASAN, HATI & KASIH SAYANG.

Medan, 13 Februari 2009

Dina Lumbantobing

Ka. Kajian & Capacity Building PESADA, Koord. Jaringan Aktivis Perempuan.

Demokrasi Tanpa Kekerasan

PESADA & Kelompok Aktivis Perempuan / Pendukung Penguatan Perempuan SUMUT

d/a PESADA, Jln. Jamin Ginting km 8 no.282 Medan 20141, Telp/Fax: 061 – 8361102,

http://pendukungcalegperempuansumut.wordpress.com Email: jarakperempuansumut@gmail.com & sadaahmo@yahoo.co.uk

Siaran Pers

DEMOKRASI TANPA KEKERASAN

PESADA & Kelompok Aktivis Perempuan / Pendukung Penguatan Perempuan SUMUT menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi anarkis yang terjadi pada saat demonstrasi Menuntut Pembentukan Propinsi Tapanuli di DPRD SUMUT pada 3 Februari 2009 yang lalu. Aksi kekerasan yang terjadi pada saat demonstrasi tersebut tidak sesuai dengan DEMOKRASI. Wajah maskulin kekuasaan berupa kekerasan dalam berbagai bentuk berupa pemaksaan kehendak, penggunaan kekerasan fisik maupun verbal, bukanlah politik yang diinginkan perempuan. Oleh karena itu, PESADA dan JARINGAN AKTIVIST PEREMPUAN SUMUT menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara agar tetap menjaga semangat demokrasi dan nilai pluralisme tanpa kekerasan di Sumatera Utara. Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting dalam membangun kembali wajah demokrasi yang sesungguhnya, sesuai dengan nilai pluaralisme yang melandasi kemajemukan masyarakat di SUMUT, baik perbedaann suku, agama, ideology bahkan perbedaan yang paling kodratir, yaitu perbedaan jenis kelamin, tanpa kekerasan. PEMILU adalah salah satu tonggak penting penegakan kembali demokrasi yang sesungguhnya. Kehadiran perempuan dalam institusi politik akan berkontribusi besar dalam membangun perdamaian, keadilan dan kesetaraan bagi seluruh kelompok. Demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi, dan demokrasi yang sesungguhnya bukanlah kekerasan.

Sidikalang, 4 Februari 2009

Dina Lumbantobing

Ka. Kajian PESADA & Koord. Jaringan Aktivis Perempuan/Pendukung Penguatan Perempuan

PERPU Quota Perempuan untuk Keadilan & Demokrasi

Kelompok Aktivis Perempuan & Pendukung Penguatan Perempuan SUMUT

d/a PESADA, Jln. Jamin Ginting km 8 no.282 Medan 20141, Telp/Fax: 061 – 836 1102,

Blog: http://pendukungcalegperempuansumut.wordpress.com

Email: jarakperempuansumut@gmail.com & sadaahmo@yahoo.co.uk,

Siaran Pers

No. : 02/Ekst./JPS/I/2009

PERPU Quota Perempuan untuk Keadilan & Demokrasi

Mencermati berbagai diskusi yang berkembang akhir-akhir ini mengenai Keputusan MK mengenai suara terbanyak yang dapat menafikan sistim nomor urut dalam pencalonan perempuan di legislative bahkan menghilangkan arti penting quota di parleme, maka kami dari Kelompok Aktivis Perempuan & Pendukung Penguatan Perempuan SUMUT menyatakan keprihatinan yang mendalam dan menyampaikan seruan sebagai berikut:

1. Agar seluruh PARPOL, Pemerintah dan KPU tetap mengingat latar belakang dikeluarkannya quota perempuan sebesar 30% sebagai salah bentuk konkrit dari affirmative action.
2. Bahwa affirmative action adalah salah satu bentuk keberpihakan kepada sekelompok orang, dalam hal ini perempuan, karena ketidak adilan yang dialami perempuan untuk dapat masuk ke arena politik.
3. Bahwa quota bukanlah belas kasihan dan bukanlah tindakan yang tidak adil bagi kelompok lain, tetapi keberpihakan kepada perempuan sebagai kelompok yang termarjinalkan bahkan telah mengalami ketidak adilan dalam memasuki arena politik.
4. Bahwa mengingat sistim PEMILU yang sebenarnya adalah proporsional, maka proporsi perempuan yang lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia seharusnya dipertimbangkan dengan adil di dalam PEMILU.
5. Untuk itu kami menyerukan agar PERPU yang akan keluar betul-betul mempertimbangkan seluruh latar belakang sistim nomor urut dan kembali kepada ide dasar mengenai pentingnya 30% perempuan di legislatif.

Demikian seruan ini kami sampaikan demi Keadilan dan tegaknya Demokrasi yang sresungguhnya di Indonesia.

Keadilan adalah bagi perempuan dan laki-laki, dan demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi.

Medan, 21 Januari 2009

Dina Lumbantobing, MA.

Koordinator